Langkat (GN)— Ribuan warga terdampak banjir di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seakan luput dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dimulai dari genangan air banjir yang masih merendam pemukiman warga, keresahan warga juga terkait masalah bantuan sembako yang beluh didapat, air bersih, tidak adanya posko dampak bencana alam dari tim BPBD, putusnya akses internet dan padamnya aliran listrik PLN.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, Senin (1/11/2025), aliran listrik di wilayah tersebut telah padam selama lima hari, sejak Rabu malam (26/11/2025). Tidak hanya itu, jaringan internet dan komunikasi juga turut terputus, membuat warga semakin kesulitan untuk berkoordinasi maupun melaporkan kondisi darurat.
Selain terisolasi, warga kini mulai terancam kelaparan karena belum adanya bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Sumut maupun Pemerintah Kabupaten Langkat.
Revo, salah seorang warga Desa Pematang Tengah, mengungkapkan kondisi yang dialami warga saat ini sudah sangat memprihatinkan.
“Kami lengkap penderitaan. Banjir datang, posko bencana tidak ada, bantuan sembako juga tidak ada. Listrik padam dan jaringan internet juga mati,” ujar Revo dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, banyak warga yang masih bertahan di pengungsian tanpa menerima bantuan apa pun dari pemerintah maupun tim BPBD.
“Kami sangat resah, tidak tahu harus melapor ke mana. Warga sudah mengungsi, tapi belum juga mencicipi bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumut maupun Pemerintah Langkat,” katanya.
Revo juga menyampaikan bahwa situasi semakin memburuk. Warga yang kehabisan persediaan makanan disebut mulai nekat mencari kebutuhan pokok di toko-toko sekitar.
“Warga terancam kelaparan. Bahkan sudah terjadi aksi pengambilan barang di toko modern (Alfamart) karena warga tidak punya pilihan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumut maupun BPBD Langkat terkait penanganan banjir dan distribusi bantuan di Desa Pematang Tengah, hal itu dikabarkan dari pihak pemerintah desa. (Red)
