Metro (GN) – Dalam upaya memastikan arah pembangunan Kota Metro tetap berada pada jalur yang adil, merata, dan berkelanjutan, DPRD Kota Metro kembali tampil sebagai garda utama dalam pembahasan kebijakan keuangan daerah. Hal tersebut mengemuka pada Rapat Paripurna Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Metro, Senin (24/11/2025).
Pada rapat tersebut, Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso memaparkan delapan prioritas pembangunan yang menjadi dasar penyusunan RAPBD 2026. Namun, DPRD Kota Metro menegaskan bahwa semua prioritas itu harus benar-benar terukur, relevan, dan berpihak kepada masyarakat, melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang kini semakin diperkuat.
Delapan fokus pembangunan yang menjadi perhatian DPRD:
Pengentasan kemiskinan
Peningkatan kualitas SDM
Perluasan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal
Pengendalian inflasi daerah
Penataan ruang dan infrastruktur terpadu
Pelestarian budaya dan harmoni sosial
Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan pangan dan bencana
Reformasi birokrasi, penguatan layanan publik, dan ketertiban umum
Pimpinan DPRD menegaskan bahwa seluruh prioritas tersebut akan diuji secara mendalam bersama eksekutif agar APBD 2026 benar-benar menghasilkan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan memiliki dampak nyata bagi warga Kota Metro.
DPRD Metro Kawal Penyesuaian APBD agar Selaras Kebijakan Pusat
Wali Kota menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada Surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 terkait alokasi transfer ke daerah. DPRD Kota Metro menilai penyesuaian tersebut krusial, namun tetap menekankan agar prosesnya disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang tengah menurun.
“Di tengah fiskal yang menurun, efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan program prioritas masyarakat,” ujar Wali Kota.
DPRD Metro menegaskan bahwa lembaga legislatif akan mengawal penyesuaian tersebut agar sektor pelayanan publik tetap aman, tidak ada program yang dipangkas secara serampangan, dan seluruh anggaran tetap tepat sasaran.
Pendapatan & Belanja 2026: DPRD Tekankan Efisiensi dan Akurasi
Dalam pemaparan pemerintah daerah, Pendapatan Daerah tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp915,6 miliar, yang terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp357,7 miliar
Pendapatan Transfer: Rp557,9 miliar
Sementara total Belanja Daerah dirancang sebesar Rp920,6 miliar, mencakup:
Belanja Operasi: Rp864,3 miliar
Belanja Modal: Rp52,3 miliar
Belanja Tidak Terduga: Rp2 miliar
Belanja Transfer: Rp1,95 miliar
Terdapat defisit sekitar Rp5 miliar, yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan SILPA tahun sebelumnya.
DPRD menyoroti bahwa akurasi target pendapatan merupakan kunci penting agar APBD tidak hanya “baik di atas kertas”, tetapi juga kuat saat diimplementasikan di lapangan.
Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepentingan Publik Jadi Pegangan DPRD
Seluruh fraksi DPRD Kota Metro menegaskan pembahasan APBD 2026 akan digelar secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. DPRD memastikan bahwa:
Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dipenuhi tanpa pengecualian
Mandatory spending wajib tepat sasaran
Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi prioritas
Setiap rupiah anggaran diawasi agar tepat guna dan tepat manfaat
Sebagai lembaga legislasi sekaligus pengawas, DPRD Kota Metro menegaskan bahwa mereka tidak hanya membahas, tetapi juga mengawal secara serius seluruh kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
Dengan komitmen penguatan fungsi DPRD, penyusunan APBD 2026 diharapkan berjalan lebih transparan, realistis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Metro. (ADV)
