TANGGAMUS, LAMPUNG, GN— Aksi unjuk rasa warga Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, yang menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022–2024, kini memasuki babak baru.
Inspektorat Kabupaten Tanggamus memastikan telah menerima laporan resmi masyarakat dan berkomitmen menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Kabupaten Tanggamus, Gustam Apriansyah, membenarkan bahwa laporan tersebut diterima pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di Kantor Kecamatan Gunung Alip.
“Benar, laporan masyarakat Pekon Banjarnegeri yang disampaikan pada hari Senin, 19 Januari 2026 di Kantor Kecamatan Gunung Alip sudah kami terima,” ujar Gustam saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).
Gustam menegaskan, Inspektorat tidak akan mengabaikan setiap laporan masyarakat. Penanganan awal kasus ini akan dilakukan oleh Inspektur Pembantu (Irban) V untuk pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
“Untuk proses tindak lanjut, laporan ini akan segera kami serahkan kepada Irban V untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman,” tegasnya.
Tuntutan Warga: Audit Menyeluruh dan Transparansi
Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga Pekon Banjarnegeri mendatangi kantor pekon pada Senin (19/1/2026). Mereka menyuarakan kegelisahan atas dugaan tidak transparannya pengelolaan anggaran pekon, khususnya:
- Operasional ambulans tahun 2022
- Dugaan program fiktif
- Dugaan mark-up anggaran
- Pengadaan yang dinilai tidak memiliki wujud fisik di lapangan, seperti pos ronda dan hewan ternak
Warga mendesak dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh penggunaan anggaran Pekon Banjarnegeri selama periode 2022–2024.
Kepala Pekon Bantah Tuduhan
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Pekon Banjarnegeri, Carfi Juhir, membantah adanya penyimpangan. Ia menyatakan seluruh anggaran telah direalisasikan sesuai mekanisme dan hasil musyawarah desa.
“Masyarakat menuntut tidak adanya transparansi anggaran, sedangkan kami sudah melaksanakannya secara real sesuai hasil musyawarah dan sudah diperiksa oleh Inspektorat,” kata Carfi Juhir.
Sorotan Publik Menguat
Dengan diterimanya laporan resmi warga oleh Inspektorat, perhatian publik kini tertuju pada proses pemeriksaan yang akan dilakukan. Warga berharap penanganan berjalan profesional, menyeluruh, dan terbuka, guna menjawab berbagai dugaan penyimpangan yang selama ini mencuat.
Kasus ini dinilai menjadi ujian serius komitmen pengawasan internal pemerintah daerah, sekaligus membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk mencermati apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Penulis: Egy
(RED)
