Dalam sistem demokrasi, kritik bukanlah bentuk permusuhan. Ia justru menjadi denyut nadi yang menjaga agar kekuasaan tetap berjalan di rel konstitusi dan kepentingan publik. Namun, ketika kritik dipersepsikan sebagai ancaman atau perlawanan, di situlah alarm demokrasi seharusnya berbunyi.
Sejarah pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional, menunjukkan satu pola yang konsisten: kekuasaan yang alergi terhadap kritik cenderung kehilangan kepekaan terhadap aspirasi rakyat. Padahal, kritik yang disampaikan secara objektif dan berlandaskan fakta merupakan wujud partisipasi warga negara dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Perlu dipahami, kritik berbeda dengan ujaran kebencian. Kritik lahir dari kegelisahan publik terhadap kebijakan, pelayanan, atau arah pembangunan yang dirasa tidak sejalan dengan rasa keadilan. Sementara kebencian bertujuan melukai, kritik justru bertujuan memperbaiki. Menyamakan keduanya adalah kekeliruan yang berpotensi merusak iklim demokrasi.
Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang membungkam suara berbeda, melainkan yang mampu mendengar, memilah, dan menjawab kritik secara terbuka dan bermartabat. Di situlah kepercayaan publik tumbuh—bukan dari ketakutan, tetapi dari dialog.
Masyarakat pun memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik secara sehat, berbasis data, dan menghindari fitnah. Kritik yang baik adalah kritik yang memberi solusi, bukan sekadar melampiaskan emosi. Dengan demikian, ruang publik tetap menjadi arena adu gagasan, bukan ajang saling meniadakan.
Pada akhirnya, demokrasi tidak diukur dari seberapa sering pujian diberikan kepada penguasa, melainkan dari seberapa lapang ruang kritik disediakan dan dihargai. Ketika kritik diterima sebagai energi perbaikan, bukan ancaman, maka pemerintahan justru akan semakin kokoh dan berwibawa.
Penulis (EGY)
