Kabupaten Pesisir Barat, Gerbang nusantara – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan kawasan usaha agroindustri terpadu bersama PT. Dwi Hasta Anugerah, bertempat di ruang payung agung lantai 4, komplek perkantoran Pemda kabupaten pesisir Barat,(Rabu 18/2/2026).
Penandatanganan kerja sama tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi komoditas kelapa serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.
Turut hadir mendampingi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, M.P., beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi perkebunan kelapa yang besar dan tersebar di berbagai pekon. Namun demikian, pemanfaatan kelapa selama ini masih didominasi pada bagian daging dan airnya, sementara sabut kelapa belum dikelola secara optimal dan memiliki nilai tambah yang relatif rendah.
“Melalui kerja sama ini, kita ingin mengubah paradigma tersebut. Sabut kelapa bukan lagi dianggap sebagai limbah, tetapi sebagai bahan baku industri bernilai ekonomi tinggi,” ujar Bupati.
Melalui pengembangan kawasan agroindustri terpadu ini, sabut kelapa direncanakan akan diolah menjadi berbagai produk turunan seperti coco fiber dan coco peat yang memiliki peluang pasar domestik maupun ekspor. Langkah ini menjadi upaya konkret Pemkab Pesisir Barat agar tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan saling menguntungkan. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha.
Bupati juga berharap pihak perusahaan dapat mengelola kawasan industri dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sekitar diharapkan dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja, mitra pemasok bahan baku, maupun bagian dari rantai nilai industri.
Selain itu, seluruh perangkat daerah terkait diinstruksikan untuk memberikan dukungan penuh, melakukan pendampingan, serta memastikan proses perizinan dan fasilitasi berjalan sesuai ketentuan.
Kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis agroindustri, sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas kelapa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Pesisir Barat.
(Beni Setiawan)
