Lampung Utara/(GN)- Sikapi berbagai macam persoalan di kabupaten Lampung Utara dewan pimpinan pusat (DPP) Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP) menilai perlu adanya analisis perbaikan sistem dan evaluasi serius. Jum’at (10/01/2025).
Hal tersebut di sampaikan Fran Klin D. Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP KWIP saat memberikan statementnya, usai mengikuti rakor bulanan keorganisasian di kantor DPP, pada sejumlah awak media.
Ia menilai, persoalan di kabupaten Lampung Utara ini sangat kompleks, terlebih menjelang pelantikan Hamartoni dan Romli sebagai bupati dan wakil terpilih, yang rencana akan di gelar pada Maret mendatang.
Dia berharap kedua kepala daerah terpilih itu nanti menjadi sosok pemimpin yang amanah sehingga di cintai masyarakat luas khususnya di kabupaten Lampung Utara.
“Harapan kami tentunya pemerintahan kabupaten Lampung Utara ini nantinya, dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru, dapat mengevaluasi pejabat dengan landasan sumberdaya manusianya.
Tentunya dengan dapat menempatkan orang-orang berkompeten, patuh aturan, juga menempatkan pejabat yang berakhlak baik, sebagai penopang kemajuan pembangunan di semua aspek.
Seperti persoalan kompleks yang sama-sama kita lihat sekarang ini, mulai dari dugaan ASN tidak netral. Berkaitan dengan demokrasi yang belum sepenuh di terjaga.
Seperti oknum-oknum camat dan lurah, terkait masa jabatan LK, RT yang masa jabatannya di nilai semau-mau sehingga berdampak pada demokrasi dan aturan itu sendiri, lantas menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.
Bukan tanpa alasan, menurut analisa kami, hal-hal sepeti itu mengarah kepada kepentingan segelintir oknum” terang Fran Sekjen DPP KWIP itu, yang tengah mempersiapkan jenjang Madya di dunia jurnalistik.
Pada dinas lain lanjutnya, seperti di dinas pendidikan, mengenai transparansi realisasi bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan, juga penempatan SDM sebagai kepala sekolah bahkan uji SDM di dinas itu sendiri. Karena ini juga berkaitan dengan fasilitas untuk belajar dan mengajar di dunia pendidikan.
Kemudian di dinas perdagangan, mengenai kondisi pasar pagi dan pasar sentral Kotabumi, makin lama makin sepi, dimana salahsatu penyebabnya di duga dari dampak aspek tata ruang yang di nilai masih amburadul.
Terlebih pemantauan terhadap pengusaha dan pedagang terkait stok barang, bahkan harga yang terkadang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau sebaliknya, seperti contoh harga gas yang kerap kali menjadi keluhan masyarakat luas, kemudian harga singkong yang dinilai rendah yang juga di keluhkan petani. Hal ini menjadikan dugaan adanya pembiaran.
Dugaan persoalan lain, seperti sosial kemasyarakatan, tentunya berkaitan dengan dinas Sosial. “Kami juga kerap kali mendapatkan keluhan dari warga, mengenai bantuan yang berhubungan dengan dinas itu, dimana masyarakat yang layak mendapatkan bantuan terkadang ia tersisihkan.
Hal ini dinilai masih kurangnya sosialisasi, sehingga warga tidak mengetahui atas program-program apa oleh pemerintah, dan kami juga menduga terdapat oknum-oknum tertentu yang sengaja bermain karena kepentingan pribadi untuk mengambil keuntungan tertentu dan dengan cara nepotisme dan lainnya. Oleh sebab itu hal ini kami sebut ada kaitannya dengan kelurahan, desa bahkan sampai ke tingkat LK dan RT.” tambahnya.
Mengenai pembangunan lain yang menjadi sorotan, berhubungan dengan dinas PUPR, dinas BMBK, dinas Perkim dan dinas lain yang terkait. Juga kerap kali viral atas kualitas pekerjaan, transparansi bahkan kondisi tepat guna anggaran dan bangunan ikut di persoalkan. Tentunya menjadi pekerjaan serius kepala daerah nantinya.
Ditambah lagi, persoalan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang menaungi ASN dan honorer terkait jabatan, mutasi, kenaikan pangkat dan lainnya, dan kini ada soal yang masih sedang di tangani pihak inspektorat atas penerimaan PPPK di kabupaten setempat.
Dimana proses dan hasil dari penanganan itu, tentunya ikut dipantau oleh para penggiat kontrol sosial yang tergabung di organisasi KWIP kabupaten Lampung Utara.
Kemudian peran aktif dan transparansi Inspektorat di kabupaten Lampung Utara. Mengenai hubungan kerjasama dengan wartawan. DPP Organisasi KWIP berharap semua pihak yang ada di Inspektorat itu, dapat memahami hubungan kerjasama dengan wartawan itu seperti apa, sehingga dapat terjadi kinerja yang positif untuk kepentingan pemerintahan daerah yang benar.
Terdapat beberapa kasus yang viral di pemberitaan, mengenai anggaran negara, pemerintahan seperti penggunaan dana desa (DD-ADD), bahkan perilaku dan kinerja ASN yang menyalahi aturan. Diduga penanganannya kerap kali terindikasi tidak maksimal, dimana informasi lanjutan atas penangan dari inspektorat itu sendiri dinilai belum transparan.
Seperti di kutip dari Tempo, presiden Parbowo ikut mengeluhkan terkait kebocorannya anggaran dan penyelewengan aset negara karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan yang berjudul “Prabowo Ngeluh Soal Anggaran Bocor, Ekonomi: Kerena Kurang Transparansi dan Akuntabilitas”.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.
Lantaran itulah presiden Prabowo kerap kali menggaungkan pemberantasan korupsi dan perbaikan birokrasi di semua lini. Tentunya hal ini juga layak menjadi pandangan positif semua pihak bahkan di pemerintahan kabupaten Lampung Utara. (Tim KWIP)
