Bandarlampung,—Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Giri Akbar SE. MBA. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan Agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024, dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala OPD, serta perwakilan dari instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5/2025).
Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan ini.
Opini WTP ini bukan hanya milik kita tapi juga tanggung jawab besar yang harus kita jaga dan kita perbaiki. Opini WTP ini adalah cermin dari kinerja pengelola keuangan kita,” ucapnya.
Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama turut serta mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Mari kita jadikan langkah ini sebagian bagian dari perjalanan panjang kita menuju keberhasilan yang lebih besar. Pemerintah ke depan ingin lebih baik ingin lebih melayani rakyat, ingin rakyat lebih sejahtera dengan keuangan daerah, maka salah satu wujudnya kita akan lebih baik dalam bekerja, akuntabilitas dan transparansi,” ucap Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan.
Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” sambutnya.
“Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ucapnya.
Dengan raihan WTP yang konsisten, Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. Pemprov berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
