GERBANGNUSANTARA.ID– LAMPUNG UTARA — Fraksi Partai Gerindra di DPRD Lampung Utara secara tegas menolak rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Penolakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Utara, William Mamora, SH, Selasa (12/5/2026).
William menilai langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mengajukan utang terkesan lahir akibat tekanan pihak eksternal dan derasnya kritik masyarakat melalui berbagai saluran media, bukan berdasarkan perencanaan keuangan daerah yang matang dan terukur.
Menurutnya, sebelum mengambil opsi pinjaman, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu mengoptimalkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pendapatan daerah merupakan fondasi utama kekuatan ekonomi daerah. Jika PAD kuat, maka pemerintah tidak perlu bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan,” tegas William.
Ia menyebut masih banyak sektor potensial yang belum digarap maksimal oleh Pemkab Lampung Utara, mulai dari sektor UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga memperkuat sinergi untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Pusat.
Fraksi Gerindra, lanjut William, meminta pemerintah lebih fokus membenahi sektor-sektor strategis tersebut sebelum memutuskan mengambil pinjaman bernilai besar.
Dalam dua kali pembahasan bersama DPRD, William menilai mayoritas rencana penggunaan anggaran pinjaman hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur. Sementara itu, masih banyak persoalan mendesak lain yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
“Salah satu persoalan paling mendesak adalah tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada lebih dari 5.000 anak putus sekolah di Lampung Utara. Ini harus menjadi prioritas utama pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, William juga mengingatkan bahwa Pemkab Lampung Utara masih memiliki kewajiban utang yang belum sepenuhnya terselesaikan. Penambahan utang baru dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal APBD pada tahun-tahun mendatang akibat kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
Ia pun mengkhawatirkan risiko gagal bayar apabila terjadi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat berujung pada pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) yang justru akan semakin membebani keuangan daerah.
“Atas dasar itu, Fraksi Gerindra menolak keras rencana pinjaman tersebut dan meminta Pemkab Lampung Utara membenahi sistem pemerintahan, meningkatkan kinerja OPD, serta menyusun perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara lebih cermat, realistis, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Jurnalis: Gerbangnusantara.id
