METRO (GN)– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo mengklarifikasi terkait informasi mengenai pengadaan pakaian dinas bagi Wali Kota H. Bambang Iman Santoso dan Wakil Wali Kota Dr. M. Rafieq Adi Pradana yang menelan anggaran sebesar Rp141 juta dari APBD tahun 2025.
Bangkit meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di tengah masyarakat. Dalam keterangannya, Bangkit menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut bukanlah kebijakan yang tiba-tiba muncul di masa kepemimpinan Wali Kota Bambang Iman Santoso, melainkan merupakan bagian dari prosedur tetap yang telah dijalankan oleh Pemkot Metro sejak lama setiap kali terjadi pergantian kepala daerah.
“Saya, Sekretaris Daerah Kota Metro, menyampaikan bahwa untuk persiapan Pilkada, seandainya Pilkada selesai dan terpilih Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, maka anggaran untuk pengadaan baju dinas dan seluruh perlengkapannya sudah disiapkan,” kata Bangkit kepada awak media, Kamis (24/4/2025).
Ia menambahkan bahwa pengadaan tersebut mencakup pakaian pelantikan resmi serta pakaian dinas harian, termasuk pakaian dinas lapangan (PDL), pakaian dinas harian (PDH), dan atribut lainnya seperti sepatu, topi, dan lencana.
Menurutnya, pengadaan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah demi memenuhi ketentuan nasional mengenai standar seragam kepala daerah.
“Jadi bukan hanya di zaman ini, tapi dari zaman Wali Kota yang pertama, kedua, ketiga, ke-empat dan sampai yang terakhir pun semua dipersiapkan oleh pemerintah. Ini sudah menjadi bagian dari mekanisme rutin, karena saat pelantikan oleh Presiden, kepala daerah wajib mengenakan pakaian seragam resmi sesuai ketentuan nasional,” ucapnya.
Bangkit juga menjelaskan bahwa besaran anggaran yang digunakan bisa bervariasi dari periode ke periode, tergantung pada harga pasar dan perubahan spesifikasi perlengkapan dinas.
“Kalau dari tahun ke tahun, periode ke periode itu ada kenaikan harga, ada tanda-tanda atau aturan yang berubah, sehingga naik turunnya anggaran dari situ. Tapi secara prinsip, pengadaan ini diperbolehkan dan memang diatur dalam ketentuan,” ujarnya.
Dirinya juga menekankan bahwa penting untuk memahami konteks pengadaan pakaian ini sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi negara, bukan semata-mata sebagai pemborosan anggaran.
“Yang kita siapkan bukan sekadar baju, tapi simbol representatif kepala daerah yang memimpin atas nama negara. Jadi semuanya harus sesuai standar, seragam, dan layak, sebagaimana diatur dan berlaku di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Sebagai informasi, pengadaan pakaian dinas bagi kepala daerah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Permendagri tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Daerah, yang secara eksplisit mengatur jenis pakaian serta perlengkapannya yang wajib dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dengan penjelasan ini, Pemerintah Kota Metro berharap publik dapat memahami bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk pemborosan, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas kenegaraan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. (Red)
