Jakarta, GERBANGNUSANTARA.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan bertemu langsung dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Kunjungan tersebut membahas sejumlah program strategis nasional, termasuk rencana pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lampung Utara yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dipimpin langsung oleh Bupati Hamartoni Ahadis dan turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mat Soleh, M.Pd., Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, S.Pdi., M.Pdi., Plt. Kadis Perkimciptaru Dirgantara, ST., MT., serta Kabag Protokol RA. Habibie, S.STP., MM.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Prof. Dr. Mukri, K.H. Muhidin dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta Ketua PCNU Lampung Utara K.H. Son Haji Aziz, S.Pdi.
Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Ia berharap peserta didik yang nantinya menerima manfaat program tersebut benar-benar berasal dari masyarakat kurang mampu yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2.
“Program ini harus tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Mensos dalam pertemuan tersebut.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Bupati Hamartoni Ahadis juga menyampaikan berbagai proposal usulan program bantuan sosial untuk masyarakat Lampung Utara melalui Dinas Sosial agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap sinergi dengan Kementerian Sosial dapat memperkuat program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial juga mengimbau pemerintah daerah agar mengoptimalkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui operator desa dan kelurahan yang didukung proses verifikasi lapangan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar akurat sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain Kabupaten Lampung Utara, program tersebut juga direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2026.
(Red-GN)
