Lampung, Gerbangnusantara — Organisasi Masyarakat Laskar Lampung Indonesia (LLI) DPC Lampung Utara menyoroti kondisi saluran irigasi Way Rarem di wilayah Lampung Utara hingga Tulang Bawang Barat yang dinilai tidak terawat dan dipenuhi gulma. Kondisi tersebut disebut berpotensi mengganggu distribusi air ke lahan pertanian warga.
Ketua LLI DPC Lampung Utara, Adi Candra, menyatakan keprihatinannya atas kondisi irigasi tersebut. Menurutnya, saluran irigasi Way Rarem merupakan infrastruktur vital bagi petani dan berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian.
“Jika saluran irigasi tidak dirawat secara optimal, dampaknya dirasakan langsung oleh petani. Ini tentu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan ketahanan pangan,” ujar Adi Candra, Rabu (4-2-2026).
LLI juga menyinggung adanya anggaran perawatan rutin saluran irigasi pada tahun anggaran 2025. Atas dasar itu, LLI mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit guna memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, LLI meminta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penelusuran lebih lanjut apabila dalam proses audit ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Namun demikian, LLI menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk aspirasi dan dorongan pengawasan publik.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum dan pengawasan negara. Jika tidak ditemukan pelanggaran, tentu hal itu juga perlu disampaikan secara terbuka kepada publik,” kata Adi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Besar Wilayah Sungai selaku pengelola teknis irigasi Way Rarem belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi saluran irigasi maupun realisasi anggaran perawatan yang dipersoalkan.
Redaksi telah berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi. Media ini akan memuat tanggapan resmi dari instansi berwenang apabila telah diterima.
LLI berharap pihak pengelola dapat segera melakukan perbaikan dan normalisasi saluran irigasi agar fungsi irigasi kembali optimal dan tidak merugikan petani. Mereka juga mendorong adanya transparansi informasi agar polemik ini tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
